BPN: Prona Waykanan 2012 Bertambah 2.500 Bidang
Waykanan, - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, Arif Pasha mengatakan program sertifikat tanah nasional atau prona di daerah itu tahun 2012 sejumlah 4.000 bidang atau meningkat 2.500 bidang dibandingkan tahun lalu.
"Jika tidak ada perubahan Waykanan mendapatkan sejumlah itu," kata Arif melalui Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Waykanan, Santika, di Blambanganumpu yang berada sekitar 200 km utara Kota Bandarlampung, Minggu.
Kemudian ia melanjutkan, pengukuran sampai dengan penerbitan sertifikat prona tidak dipungut biaya sehubungan didanai pemerintah pusat melalui APBN.
"Karena itu, jika ada kampung yang belum menikmati manfaat program tersebut, silakan kepala kampung mengajukan usulan secara resmi ke BPN," kata Santika lagi.
Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan prona menurut Santika salah satunya ialah adanya alas hak.
"Jika administrasi lengkap, penerbitan sertifikat tidak berbelit-belit karena BPN selalu berupaya melaksanakan reformasi agraria supaya tercapai dengan baik, antara lain dengan pelayanan publik, seperti percepatan penerbitan sertifikat," kata dia.
Santika menambahkan, prona merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan nasional.
Sementara untuk program sertifikasi lainnya seperti usaha kecil menengah (UKM) dan transmigrasi mendatang, ia mengatakan belum mendapat penjelasan bertambah atau berkurang dari tahun 2011.
Program UKM yang bertujuan pemberdayaan akses permodalan bagi masyarakat penggiat UKM di daerah yang dipimpin Bupati Bustami Zainudin dan Wakil Bupati Raden Nasution Husin itu pada tahun 2011 sejumlah 150 bidang.
Adapun untuk program transmigrasi daerah yang berada di timur Kabupaten Lampung Barat itu tahun 2011 mendapat kuota sejumlah 3.970 bidang.
"Prona tahun 2011 di Waykanan sejumlah 1.500 bidang. Dan satu bidang bisa dua hektare," kata dia. (Ant)
"Jika tidak ada perubahan Waykanan mendapatkan sejumlah itu," kata Arif melalui Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Waykanan, Santika, di Blambanganumpu yang berada sekitar 200 km utara Kota Bandarlampung, Minggu.
Kemudian ia melanjutkan, pengukuran sampai dengan penerbitan sertifikat prona tidak dipungut biaya sehubungan didanai pemerintah pusat melalui APBN.
"Karena itu, jika ada kampung yang belum menikmati manfaat program tersebut, silakan kepala kampung mengajukan usulan secara resmi ke BPN," kata Santika lagi.
Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan prona menurut Santika salah satunya ialah adanya alas hak.
"Jika administrasi lengkap, penerbitan sertifikat tidak berbelit-belit karena BPN selalu berupaya melaksanakan reformasi agraria supaya tercapai dengan baik, antara lain dengan pelayanan publik, seperti percepatan penerbitan sertifikat," kata dia.
Santika menambahkan, prona merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan nasional.
Sementara untuk program sertifikasi lainnya seperti usaha kecil menengah (UKM) dan transmigrasi mendatang, ia mengatakan belum mendapat penjelasan bertambah atau berkurang dari tahun 2011.
Program UKM yang bertujuan pemberdayaan akses permodalan bagi masyarakat penggiat UKM di daerah yang dipimpin Bupati Bustami Zainudin dan Wakil Bupati Raden Nasution Husin itu pada tahun 2011 sejumlah 150 bidang.
Adapun untuk program transmigrasi daerah yang berada di timur Kabupaten Lampung Barat itu tahun 2011 mendapat kuota sejumlah 3.970 bidang.
"Prona tahun 2011 di Waykanan sejumlah 1.500 bidang. Dan satu bidang bisa dua hektare," kata dia. (Ant)
