Nudirman Juga Janji Bantu Warga di BNIL
Tulangbawang - Rombongan DPR RI yang diwakili Nudirman Munir sedikit kecewa lantaran tidak dapat berdialog dengan warga. Ini lantaran, ia menganggap bahwa warga yang menduduki lahan di PT BNIL jumlahnya banyak.
Namun saat rombongan DPR RI tiba, di lokasi hanya berdirinya tenda-tenda darurat dan ditempat hanya sekitar 20 orang warga saja. Meski demikian, ia berjanji akan mengakomodir keinginan warga untuk menyelesaikan konflik agraria dengn PT BNIL.
Warga Kampung Banjar Dewa, Tulangbawang menduduki lahan perkebunan sawit yang dikelola PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), Senin (26/12). Mereka mendirikan tenda disekitar areal perkebunan sawit yang selama ini dikuasai PT BNIL.
Sebelumnya, Ratusan warga Kampung Banjar Rejo dan Banjar Dewa Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulangbawang, ngeluruk ke PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), Rabu (30/11) lalu.
Kehadiran warga kedua kampung yang menumpang satu truk dan puluhan kendaraan roda dua itu untuk menuntut agar perusahaan pengelolaan sawit itu mengembalikan lahan yang dikelola anak perusahaan PT Bumi Waras (BW) sejak tahun 1990 itu dikembalikan kepada warga.
Versi warga, lahan seluas 1.350 hektare yang diduduki PT BNIL merupakan tanah ulayat adat masyarakat kedua kampung.Ratusan warga tersebut datang ke PT BNIL sekitar pukul 11.00 WIB dengan dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Tuba.
Setibanya di portal masuk PT BNIL, mereka langsung berorasi menyampaikan tuntutan di hadapan aparat kepolisian dan perwakilan dari perusahaan.
Kuasa Hukum warga, Rozak dalam orasinya mengatakan, PT BNIL sudah mengetahui tanah yang dikuasai merupakan tanah ulayat atau tanah adat, bukan tanah negara.
Hal itu, kata dia, dipertegas dengan pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulangbawang yang menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh PT.BNIL merupakan tanah adat bukan tanah register.
"Ratusan warga dari dua kampung ini hanya meminta agar tanah mereka dapat dikembalikan, bukan untuk dijualbelikan. Persoalan ini sudah berlangsung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Bahkan DPRD serta Pemkab Tuba juga telah beberapa kali melakukan mediasi namun tidak ada titik temu, karena yang datang untuk melakukan mediasi hanya loyernya saja yang tidak dapat mengambil kebijakan," terang Rozak, dalam orasinya di hadapan aparat kepolisian dan perwakilan PT BNIL.
Rozak mengatakan, warga juga meminta agar Pemkab Tulangbawang tidak tinggal diam untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut. "Pemkab jangan terkesan tutup mata, bila perlu bupati memerintahkan kepala BPN Tulangbawang mengkaji serta melakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut," ucap Rozak.
Sementara, ahli waris warga dari Kampung Banjar Rejo, Rahmat, di hadapan polisi serta perwakilan perusahaan sempat menguraikan kronologis penyerobotan lahan yang kini dikuasai PT BNIL.
Menurutnya, pada tahun 1986-1987 yang silam, Ujuk Sanusi (tokoh masyarakat Banjar Rejo) yang merupakan orangtua Rahmat, membeli tanah dari saudara Sutan Tulin sebesar 850 ha. Kemudian, ketika itu ia kembali membeli lagi lahan seluas 500 ha dari saudara Raja Alam.
Lahan seluas 500 ha itu kemudian di pergunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) ,yang di sakah oleh Departemen Transmigrasi Lampung Utara (ketika Tulangbawang masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Utara). "Sehingga masuklah para pendatang dari berbagi daerah dan terbentuklah dusun di namakan Dusun Banjar Rejo," katanya.
Desa Banjar Rejo merupakan hasil pemekaran dari desa Balam Jaya Kecamatan Tulangbawang, Kabupaten Lampung Utara, yang juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sekolah.
Pada pertengahan tahun 1989 kawasan tersebut sempat dikunjungi oleh Gubernur Lampung dan dinyatakan TSM tersebut sukses, dan berlanjut hingga mengalir bantuan sembako dari LKI Bandar Lampung. "Kawasan tersebut kemudian dijadikan pusat percontohan TSM di wilayah lampung," beber Rohmat.
Lalu pada 1991, menurut Rohmat, secara tiba-tiba datang rombongan dari Koramil menggala untuk mengusir paksa orang-orang Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), sehingga warga merasa ketakutan dan melarikan diri tanpa arah yang jelas. Selanjutnya, pada tahun 1998 warga yang belum mendapatkan ganti rugi kemudian kembali menduduki lahan yang menjadi haknya, sehingga PT BNIL mengerahkan Pam Swakarsa untuk mengusir warga untuk kedua kalinya.
Namun, ketika itu warga tetap bertahan sehingga terjadi bentrok fisik antara Pam Swakarsa dengan masyarakat, yang mengakibatkan jatuhnya lima korban jiwa dari warga dan dua orang mengalami cacat seumur hidup.
"Pada tahun 2000, masyarakat Desa Banjar Rejo sebagian di pindahkan ke Kecamatan Gedung meneng dan lainnya hak tanah atas nama Ujuk Sanusi dengan selaus 708 hektare, dijanjikan oleh saudara Abeng yang merupakan Bos BW akan dibayar setelah mengosongkan wilayah tersebut," terang Rahmat."Tapi sampai saat ini tidak ada realisasi dari PT BNIL. Bahkan saat ini PT BNIl telah menanam perkebunan Sawit dilahan tersebut," tuturnya. (tribun)
Namun saat rombongan DPR RI tiba, di lokasi hanya berdirinya tenda-tenda darurat dan ditempat hanya sekitar 20 orang warga saja. Meski demikian, ia berjanji akan mengakomodir keinginan warga untuk menyelesaikan konflik agraria dengn PT BNIL.
Warga Kampung Banjar Dewa, Tulangbawang menduduki lahan perkebunan sawit yang dikelola PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), Senin (26/12). Mereka mendirikan tenda disekitar areal perkebunan sawit yang selama ini dikuasai PT BNIL.
Sebelumnya, Ratusan warga Kampung Banjar Rejo dan Banjar Dewa Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulangbawang, ngeluruk ke PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), Rabu (30/11) lalu.
Kehadiran warga kedua kampung yang menumpang satu truk dan puluhan kendaraan roda dua itu untuk menuntut agar perusahaan pengelolaan sawit itu mengembalikan lahan yang dikelola anak perusahaan PT Bumi Waras (BW) sejak tahun 1990 itu dikembalikan kepada warga.
Versi warga, lahan seluas 1.350 hektare yang diduduki PT BNIL merupakan tanah ulayat adat masyarakat kedua kampung.Ratusan warga tersebut datang ke PT BNIL sekitar pukul 11.00 WIB dengan dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Tuba.
Setibanya di portal masuk PT BNIL, mereka langsung berorasi menyampaikan tuntutan di hadapan aparat kepolisian dan perwakilan dari perusahaan.
Kuasa Hukum warga, Rozak dalam orasinya mengatakan, PT BNIL sudah mengetahui tanah yang dikuasai merupakan tanah ulayat atau tanah adat, bukan tanah negara.
Hal itu, kata dia, dipertegas dengan pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulangbawang yang menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh PT.BNIL merupakan tanah adat bukan tanah register.
"Ratusan warga dari dua kampung ini hanya meminta agar tanah mereka dapat dikembalikan, bukan untuk dijualbelikan. Persoalan ini sudah berlangsung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Bahkan DPRD serta Pemkab Tuba juga telah beberapa kali melakukan mediasi namun tidak ada titik temu, karena yang datang untuk melakukan mediasi hanya loyernya saja yang tidak dapat mengambil kebijakan," terang Rozak, dalam orasinya di hadapan aparat kepolisian dan perwakilan PT BNIL.
Rozak mengatakan, warga juga meminta agar Pemkab Tulangbawang tidak tinggal diam untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut. "Pemkab jangan terkesan tutup mata, bila perlu bupati memerintahkan kepala BPN Tulangbawang mengkaji serta melakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut," ucap Rozak.
Sementara, ahli waris warga dari Kampung Banjar Rejo, Rahmat, di hadapan polisi serta perwakilan perusahaan sempat menguraikan kronologis penyerobotan lahan yang kini dikuasai PT BNIL.
Menurutnya, pada tahun 1986-1987 yang silam, Ujuk Sanusi (tokoh masyarakat Banjar Rejo) yang merupakan orangtua Rahmat, membeli tanah dari saudara Sutan Tulin sebesar 850 ha. Kemudian, ketika itu ia kembali membeli lagi lahan seluas 500 ha dari saudara Raja Alam.
Lahan seluas 500 ha itu kemudian di pergunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) ,yang di sakah oleh Departemen Transmigrasi Lampung Utara (ketika Tulangbawang masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Utara). "Sehingga masuklah para pendatang dari berbagi daerah dan terbentuklah dusun di namakan Dusun Banjar Rejo," katanya.
Desa Banjar Rejo merupakan hasil pemekaran dari desa Balam Jaya Kecamatan Tulangbawang, Kabupaten Lampung Utara, yang juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sekolah.
Pada pertengahan tahun 1989 kawasan tersebut sempat dikunjungi oleh Gubernur Lampung dan dinyatakan TSM tersebut sukses, dan berlanjut hingga mengalir bantuan sembako dari LKI Bandar Lampung. "Kawasan tersebut kemudian dijadikan pusat percontohan TSM di wilayah lampung," beber Rohmat.
Lalu pada 1991, menurut Rohmat, secara tiba-tiba datang rombongan dari Koramil menggala untuk mengusir paksa orang-orang Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), sehingga warga merasa ketakutan dan melarikan diri tanpa arah yang jelas. Selanjutnya, pada tahun 1998 warga yang belum mendapatkan ganti rugi kemudian kembali menduduki lahan yang menjadi haknya, sehingga PT BNIL mengerahkan Pam Swakarsa untuk mengusir warga untuk kedua kalinya.
Namun, ketika itu warga tetap bertahan sehingga terjadi bentrok fisik antara Pam Swakarsa dengan masyarakat, yang mengakibatkan jatuhnya lima korban jiwa dari warga dan dua orang mengalami cacat seumur hidup.
"Pada tahun 2000, masyarakat Desa Banjar Rejo sebagian di pindahkan ke Kecamatan Gedung meneng dan lainnya hak tanah atas nama Ujuk Sanusi dengan selaus 708 hektare, dijanjikan oleh saudara Abeng yang merupakan Bos BW akan dibayar setelah mengosongkan wilayah tersebut," terang Rahmat."Tapi sampai saat ini tidak ada realisasi dari PT BNIL. Bahkan saat ini PT BNIl telah menanam perkebunan Sawit dilahan tersebut," tuturnya. (tribun)
