Gubernur Lampung Sahkan UMP Rp975 Ribu
 |
| Sjachroedin ZP |
Bandarlampung - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP akan mengesahkan upah minimum provinsi (UMP) 2012 sesuai dengan hasil penetapan Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) sebesar Rp975 ribu.
"Saya memegang aturan. Keputusan ada di tripartit (DPP). Kalau saya mengikuti bagaimana hasil DPP. Saya tidak bisa sewenang-wenang," ungkap Sjachroedin.
Aturan penentuan UMP, lanjut Sjachroedin, dilakukan melalui kesepakatan perwakilan serikat buruh, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, dan perwakilan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam DPP.
Ketiga pihak tersebut yang melakukan pembahasan penetapan UMP. Hasil dari pembahasan kemudian disampaikan kepada gubernur untuk disahkan. Sjachroedin mengatakan, gubernur hanya mengesahkan sesuai dengan kesepakatan tripartit itu.
"Saya memegang aturan. Keputusan ada di tripartit (DPP). Kalau saya mengikuti bagaimana hasil DPP. Saya tidak bisa sewenang-wenang," ungkap Sjachroedin.
Aturan penentuan UMP, lanjut Sjachroedin, dilakukan melalui kesepakatan perwakilan serikat buruh, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, dan perwakilan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam DPP.
Ketiga pihak tersebut yang melakukan pembahasan penetapan UMP. Hasil dari pembahasan kemudian disampaikan kepada gubernur untuk disahkan. Sjachroedin mengatakan, gubernur hanya mengesahkan sesuai dengan kesepakatan tripartit itu.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung akan mengawasi penerapan upah minimum provinsi (UMP) di perusahaan-perusahaan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Lampung Sumiati Somad mengatakan, pengawasan dilakukan dengan evaluasi setiap bulan. "Kami akan mengecek pelaksanaan UMP pada perusahaan-perusahaan setiap bulan," ungkap Sumiati, Jumat (23/12/2011).
Dijelaskan, perusahaan yang tidak menerapkan upah minimum provinsi (UMP) bisa terkena sanksi. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Sumiati Somad mengatakan, sanksi yang diberikan berupa pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp 400 juta. "Sejauh ini, belum ada yang mendapatkan sanksi tersebut di Lampung," kata Sumiati.
Sementara, Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) telah menyerahkan hasil rapat yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Lampung sebesar Rp 975 ribu kepada gubernur Lampung. Ketua DPP Lampung Heri Munzaili mengatakan, gubernur akan mengesahkan UMP tersebut. "Tadi pagi sudah kami serahkan kepada Pak Gubernur," tutur Heri.
Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi Lampung pada 2012 berdasarkan kesepakatan tripartit yakni serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pemerintah daerah sebesar Rp975.000 atau naik 14,04 persen dari 2011.
"Ada kenaikan nominal sekitar Rp120 ribu dibandingkan tahun lalu," kata Mulyadi, perwakilan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) di Bandarlampung, Jumat. Ia mengatakan, UMP Lampung itu tidak mencapai 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp1.008.109.
Menurutnya, KHL merupakan salah satu pertimbangan dalam menetapkan UMP. "KHL tidak semata-mata sebagai proses tawar-menawar untuk menentukan UMP, tetapi ada faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum tersebut seperti inflasi, PDRB dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selain itu, faktor kemampuan perusahaan terutama untuk perusahaan yang digolongkan kurang mampu atau perusahaan marginal. Mulyadi menjelaskan, nilai UMP sebesar Rp975 ribu itu ditetapkan untuk pekerja dengan masa kerja 0 tahun. "Pekerja dengan masa kerja 0 tahun tidak boleh menerima UMP kurang dari Rp975 ribu," kata dia. (trb/ant)
Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi Lampung pada 2012 berdasarkan kesepakatan tripartit yakni serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pemerintah daerah sebesar Rp975.000 atau naik 14,04 persen dari 2011.
"Ada kenaikan nominal sekitar Rp120 ribu dibandingkan tahun lalu," kata Mulyadi, perwakilan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) di Bandarlampung, Jumat. Ia mengatakan, UMP Lampung itu tidak mencapai 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp1.008.109.
Menurutnya, KHL merupakan salah satu pertimbangan dalam menetapkan UMP. "KHL tidak semata-mata sebagai proses tawar-menawar untuk menentukan UMP, tetapi ada faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum tersebut seperti inflasi, PDRB dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selain itu, faktor kemampuan perusahaan terutama untuk perusahaan yang digolongkan kurang mampu atau perusahaan marginal. Mulyadi menjelaskan, nilai UMP sebesar Rp975 ribu itu ditetapkan untuk pekerja dengan masa kerja 0 tahun. "Pekerja dengan masa kerja 0 tahun tidak boleh menerima UMP kurang dari Rp975 ribu," kata dia. (trb/ant)
