Kendati Tempat Ibadah Penuh, Korupsi Merajalela
Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada hari Senin (28/11) menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara terhadap mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro, karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengangkutan kereta api listrik alias krl dari Jepang.
"Menyatakan terdakwa Ir Soemino Eko Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Marsudi Nainggolan saat membacakan amar atau vonis putusan tersebut. Selain hukuman penjara, maka Soemino juga diharuskan membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Soemino merupakan salah seorang mantan pejabat tinggi negara yang terpaksa harus menikmati dinginnya tembok penjara karena dianggap telah merugikan negara. Sebelumnya, sejumlah bekas orang penting juga divonis bersalah dalam kasus tuduhan korupsi termasuk antara lain mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.
Sementara itu, seorang wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Persatuan Pembangunan, Sofyan Usman ketika disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di DKI Jakarta melontarkan ucapan yang aneh saat membela diri atas tuduhan kasus korupsi yang ditujukan kepada dirinya. "Apakah saya seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan berniat membantu pembangunan sebuah mesjid pantas dihukum penjara," kata Sofyan di Jakarta pada Kamis, 22 Desember 2011.
Sofyan Usman diajukan ke meja hijau, karena saat menjadi anggota DPR tahun 2009 didakwa menerima uang tunai tidak kurang dari Rp150 juta dan cek pelawat atau travel chek senilai Rp850 juta dari Otorita Batam, Kepulauan Riau.
"Saya tidak merasa korupsi karena uang yang saya terima itu engga saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Jadi saya engga ada beban. Siapa pun yang menjadi pimpinan pembangunan mesjid, pasti akan mencari uang kesana-kemari," kata Sofyan yang saat itu juga berstatus pidana dalam kasus suap cek pelawat pemilihan deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
Kasus sofyan itu muncul dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2009 bagi Otorita Batam sebesar Rp85 miliar. Ketika mengomentari pembelaan diri Sofyan yang mengaitkan uang korupsi yang diterimanya dengan dengan pembangunan sebuah mesjid, seorang cendekiawan muslim terkemuka memberikan tanggapan yang keras dan tajam.
"Korupsi dan sedekah itu hal yang terpisah. Jangan dicampuradukkan," kata Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat. Dengan nasa yang sangat jelas, kemudian Komaruddin Hidayat berkomentar "Agama seharusnya mendukung pemberantasan korupsi dan bukannya malah menghambat".
Kasus korupsi yang dituduhkan kepada mantan anggota DPR itu serta mantan Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan itu baru merupakan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di tanah air hingga saat ini.
Baru-baru ini, misalnya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang, Jawa Tengah ditahan bersama seorang pejabat Pemerintah Kota Semarang dalam kaitan pembicaraan RAPBD tahun 2012 bagi ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu.
Presiden
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat yang berlangsung di Istana Bogor, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tentang kasus- kasus korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kalau dulu yang menjadi hambatan adalah situasi keamanan, tapi sekarang birokrasi yang dianggap menjadi penghambat, kedua adalah penyediaan infrastruktur dan ketiga adalah korupsi," kata Presiden di Istana Bogor pada 23 Desember 2011.
Yudhoyono yang dalam berbagai kesempatan menyatakan dirinya siap berada pada garis terdepan dalam program pemberantasan korupsi, kemudian berkata" Kalau korupsi, infrastruktur dapat diatasi, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi".
Khusus mengenai para koruptor anggaran pemerintah, Kepala Negara berkata" Kalau memang sungguh menjadi penghalang, mereka tidak mau berubah, maka harus kita ikhlaskan untuk tidak bersama-sam lagi dalam menjalankan tugas karena mengganggu segalanya".
Jika Presiden sudah berkata begitu, maka tentu rakyat bisa berharap semua koruptor anggaran belanja pemerintah itu diberhentikan atau dipecat saja dari jajaran pemerintahan agar laju pembangunan nasional tidak terus terhambat atau "berjalan di tempat".
Dalam kasus-kasus korupsi tersebut, ucapan seorang pastor di Temanggung, Jawa Tengah di acara peringatan Natal pada hari Minggu (25/12), Romo Dwi Nugroho Sulistyo patut direnungkan oleh semua orang. "Tindakan korupsi dilakukan orang beragama karena orang tersebut hanya beragama di tempat beribadah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari jauh dari agama".
Romo Dwi Nugroho kemudian berkata pula bahwa" Ada kecenderungan orang hanya beragama di tempat- tempat beribadah sehingga kurang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari". Ungkapan romo ini patut direnungkan karena sekalipun gereja, vihara, kuil dan mesjid dipenuhi ummatnya pada saat ada ibadah, korupsi tetap saja terjadi dimana-mana.
Penegasan Presiden untuk siap menyingkirkan para pejabat yang tidak mau berhenti berkorupsi serta khotbah sang romo bahwa masih banyak orang "beribadah" di tempat-tempat beribadah tapi tidak mau menerapkan hidup bersih atau bebas korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya menyadarkan semua pihak bahwa kehidupan pada tahun 2012 masih penuh dengan tantangan dan godaan. (Ant)
"Menyatakan terdakwa Ir Soemino Eko Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Marsudi Nainggolan saat membacakan amar atau vonis putusan tersebut. Selain hukuman penjara, maka Soemino juga diharuskan membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Soemino merupakan salah seorang mantan pejabat tinggi negara yang terpaksa harus menikmati dinginnya tembok penjara karena dianggap telah merugikan negara. Sebelumnya, sejumlah bekas orang penting juga divonis bersalah dalam kasus tuduhan korupsi termasuk antara lain mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.
Sementara itu, seorang wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Persatuan Pembangunan, Sofyan Usman ketika disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di DKI Jakarta melontarkan ucapan yang aneh saat membela diri atas tuduhan kasus korupsi yang ditujukan kepada dirinya. "Apakah saya seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan berniat membantu pembangunan sebuah mesjid pantas dihukum penjara," kata Sofyan di Jakarta pada Kamis, 22 Desember 2011.
Sofyan Usman diajukan ke meja hijau, karena saat menjadi anggota DPR tahun 2009 didakwa menerima uang tunai tidak kurang dari Rp150 juta dan cek pelawat atau travel chek senilai Rp850 juta dari Otorita Batam, Kepulauan Riau.
"Saya tidak merasa korupsi karena uang yang saya terima itu engga saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Jadi saya engga ada beban. Siapa pun yang menjadi pimpinan pembangunan mesjid, pasti akan mencari uang kesana-kemari," kata Sofyan yang saat itu juga berstatus pidana dalam kasus suap cek pelawat pemilihan deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
Kasus sofyan itu muncul dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2009 bagi Otorita Batam sebesar Rp85 miliar. Ketika mengomentari pembelaan diri Sofyan yang mengaitkan uang korupsi yang diterimanya dengan dengan pembangunan sebuah mesjid, seorang cendekiawan muslim terkemuka memberikan tanggapan yang keras dan tajam.
"Korupsi dan sedekah itu hal yang terpisah. Jangan dicampuradukkan," kata Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat. Dengan nasa yang sangat jelas, kemudian Komaruddin Hidayat berkomentar "Agama seharusnya mendukung pemberantasan korupsi dan bukannya malah menghambat".
Kasus korupsi yang dituduhkan kepada mantan anggota DPR itu serta mantan Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan itu baru merupakan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di tanah air hingga saat ini.
Baru-baru ini, misalnya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang, Jawa Tengah ditahan bersama seorang pejabat Pemerintah Kota Semarang dalam kaitan pembicaraan RAPBD tahun 2012 bagi ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu.
Presiden
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat yang berlangsung di Istana Bogor, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tentang kasus- kasus korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kalau dulu yang menjadi hambatan adalah situasi keamanan, tapi sekarang birokrasi yang dianggap menjadi penghambat, kedua adalah penyediaan infrastruktur dan ketiga adalah korupsi," kata Presiden di Istana Bogor pada 23 Desember 2011.
Yudhoyono yang dalam berbagai kesempatan menyatakan dirinya siap berada pada garis terdepan dalam program pemberantasan korupsi, kemudian berkata" Kalau korupsi, infrastruktur dapat diatasi, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi".
Khusus mengenai para koruptor anggaran pemerintah, Kepala Negara berkata" Kalau memang sungguh menjadi penghalang, mereka tidak mau berubah, maka harus kita ikhlaskan untuk tidak bersama-sam lagi dalam menjalankan tugas karena mengganggu segalanya".
Jika Presiden sudah berkata begitu, maka tentu rakyat bisa berharap semua koruptor anggaran belanja pemerintah itu diberhentikan atau dipecat saja dari jajaran pemerintahan agar laju pembangunan nasional tidak terus terhambat atau "berjalan di tempat".
Dalam kasus-kasus korupsi tersebut, ucapan seorang pastor di Temanggung, Jawa Tengah di acara peringatan Natal pada hari Minggu (25/12), Romo Dwi Nugroho Sulistyo patut direnungkan oleh semua orang. "Tindakan korupsi dilakukan orang beragama karena orang tersebut hanya beragama di tempat beribadah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari jauh dari agama".
Romo Dwi Nugroho kemudian berkata pula bahwa" Ada kecenderungan orang hanya beragama di tempat- tempat beribadah sehingga kurang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari". Ungkapan romo ini patut direnungkan karena sekalipun gereja, vihara, kuil dan mesjid dipenuhi ummatnya pada saat ada ibadah, korupsi tetap saja terjadi dimana-mana.
Penegasan Presiden untuk siap menyingkirkan para pejabat yang tidak mau berhenti berkorupsi serta khotbah sang romo bahwa masih banyak orang "beribadah" di tempat-tempat beribadah tapi tidak mau menerapkan hidup bersih atau bebas korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya menyadarkan semua pihak bahwa kehidupan pada tahun 2012 masih penuh dengan tantangan dan godaan. (Ant)
