Kesalahan Pembangunan Irigasi Jangan Terulang
 |
| Yozi Rizal |
Waykanan - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, Yozi Rizal meminta pemerintah setempat tidak mengulang kesalahan masa lalu di bidang pembangunan irigasi jika ingin mencapai swasembada pangan yang diinginkan.
Menurut Yozi, di Blambanganumpu, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2012 untuk pembangunan irigasi guna memenuhi kebutuhan air di daerah itu hanya Rp2 miliar.
"Pada dengar pendapat antara eksekutif dengan Komisi III, angka yang disampaikan oleh pihak Dinas Pengelola Sumber Daya Air sejumlah itu," kata dia, Rabu (21/12).
Ia berpendapat, angka tersebut sangat timpang dengan program "Waykanan Bumi Petani" yang ditetapkan pemerintah daerah itu.
Menurut politisi Partai Hati Nurani Rakyat tersebut, angka sejumlah itu berpotensi mengulang kesalahan masa lalu, yakni perbaikan siring tersier yang tidak berdampak pada kemajuan pertanian.
"Jangan sampai menganggarkan sekian untuk membenahi saluran air tetapi airnya tidak mengalir di saluran tersebut," kata dia menjelaskan.
Kemudian ia mengatakan, dari 7.000 hektare sawah di Kecamatan Baradatu banyak yang sudah beralih fungsi sehubungan tidak adanya ketersedian air di saluran irigasi yang ada dan sudah berlangsung cukup lama.
"Kebijakan harus sinergi, antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, begitu juga dengan anggaran untuk mendorong tercapainya swasembada pangan," kata dia menjelaskan.
Karena, lanjut dia, jika berbicara permasalahan sawah teknis, tentu juga berbicara tentang ketersediaan air dan debit air.
Pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada saat dengar pendapat menurut Yozi mengatakan jika kebutuhan untuk normalisasi saluran irigasi Wayumpu dan Komering pada kisaran Rp28 miliar. "Ketika itu mampu dilakukan, Insya Allah, apa yang diharapkan bisa terpenuhi," kata dia.
Selain mengkritisi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang rendah, ia juga menyoroti anggaran Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan setempat yang tidak menggambarkan cita-cita "Waykanan Bumi Petani".
Pada pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 28 November 2011, Wakil Bupati Waykanan, Raden Nasution Husin mengatakan struktur RAPBD Waykanan 2012 mengacu pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Total RAPBD daerah itu pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp691,696 miliar dan diarahkan untuk membiayai 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pemerintah daerah. Sementara dari keseluruhan jumlah tersebut, bidang pertanian dialokasikan sebesar Rp19,123 miliar.
Wakil bupati juga mengatakan jika legislatif dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun sehingga tercipta hasil yang lebih baik. Sampai dengan saat ini, RAPBD daerah itu belum juga disahkan menjadi APBD. (Ant)
Menurut Yozi, di Blambanganumpu, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2012 untuk pembangunan irigasi guna memenuhi kebutuhan air di daerah itu hanya Rp2 miliar.
"Pada dengar pendapat antara eksekutif dengan Komisi III, angka yang disampaikan oleh pihak Dinas Pengelola Sumber Daya Air sejumlah itu," kata dia, Rabu (21/12).
Ia berpendapat, angka tersebut sangat timpang dengan program "Waykanan Bumi Petani" yang ditetapkan pemerintah daerah itu.
Menurut politisi Partai Hati Nurani Rakyat tersebut, angka sejumlah itu berpotensi mengulang kesalahan masa lalu, yakni perbaikan siring tersier yang tidak berdampak pada kemajuan pertanian.
"Jangan sampai menganggarkan sekian untuk membenahi saluran air tetapi airnya tidak mengalir di saluran tersebut," kata dia menjelaskan.
Kemudian ia mengatakan, dari 7.000 hektare sawah di Kecamatan Baradatu banyak yang sudah beralih fungsi sehubungan tidak adanya ketersedian air di saluran irigasi yang ada dan sudah berlangsung cukup lama.
"Kebijakan harus sinergi, antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, begitu juga dengan anggaran untuk mendorong tercapainya swasembada pangan," kata dia menjelaskan.
Karena, lanjut dia, jika berbicara permasalahan sawah teknis, tentu juga berbicara tentang ketersediaan air dan debit air.
Pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada saat dengar pendapat menurut Yozi mengatakan jika kebutuhan untuk normalisasi saluran irigasi Wayumpu dan Komering pada kisaran Rp28 miliar. "Ketika itu mampu dilakukan, Insya Allah, apa yang diharapkan bisa terpenuhi," kata dia.
Selain mengkritisi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang rendah, ia juga menyoroti anggaran Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan setempat yang tidak menggambarkan cita-cita "Waykanan Bumi Petani".
Pada pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 28 November 2011, Wakil Bupati Waykanan, Raden Nasution Husin mengatakan struktur RAPBD Waykanan 2012 mengacu pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Total RAPBD daerah itu pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp691,696 miliar dan diarahkan untuk membiayai 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pemerintah daerah. Sementara dari keseluruhan jumlah tersebut, bidang pertanian dialokasikan sebesar Rp19,123 miliar.
Wakil bupati juga mengatakan jika legislatif dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun sehingga tercipta hasil yang lebih baik. Sampai dengan saat ini, RAPBD daerah itu belum juga disahkan menjadi APBD. (Ant)
