PTTUN Kuatkan Putusan PTUN Bandarlampung
 |
| illustrasi (radar) |
Bandarlampung - Isu tentang sudah keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan terkait perkara antara PDIP dan KPU Mesuji terjawab sudah. PTTUN ternyata sudah mengeluarkan putusan pada 14 Desember lalu.
Kuasa hukum pasangan Iskandar Maliki dan Agus Setio, Agus Bakti Nugroho mengekspos salinan putusan PTTUN Medan tersebut kepada wartawan di Rumah Makan Begadang II, Senin (26/12). "Putusan ini asli yang dikeluarkan PTTUN," ujarnya.
Di dalam putusan bernomor 187/B/2011/PT.TUN-MDN itu disebutkan bahwa menerima permohonan banding tergugat/pembanding (KPU Mesuji) dan tergugat II intervensi (Khamamik). Kedua menguatkan putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL tertanggal 30 September 2011 yang dimohon banding.
Ketiga, menghukum tergugat/pembanding dan tergugat II intervensi/pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.
Dengan adanya putusan PTTUN Medan ini pihak Iskandar Maliki meminta kepada DPRD Mesuji untuk menunda pelantikan Khamamik-Ismail.
Agus Bakti Nugroho mengutarakan, pada putusan PTUN Bandarlampung, disebutkan bahwa mengabulkan gugatan penggugat (PDIP) seluruhnya. Kedua, menyatakan batal Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya pada lampiran angka I Nomor urut empat atas nama Khamamik-Ismail Ishak.
Putusan ketiga menyebutkan, memerintahkan kepada tergugat (KPU Mesuji) untuk mencabut SK tersebut. Putusan keempat adalah menghukum tergugat dan tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 222.000.
"Artinya keputusan PTTUN sama dengan putusan PTUN Bandarlampung," ucap Agus. Ia mengutarakan, semua pihak harus mematuhi putusan PTTUN tersebut. Ia mengatakan, walaupun putusan tersebut belum incraht, namun DPRD tetap harus mematuhi putusan PTTUN dengan menunda pelantikan sampai ada putusan hukum tetap.
Agus menuturkan, perkara pilkada bisa diproses di PTUN. Ia mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 Tahun 2010. Menurutnya, di dalam surat itu, MA menyebutkan, keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pilkada bisa diadili di PTUN.
Ia menuturkan, penetapan calon kepala daerah oleh KPU bukanlah hasil pilkada tapi masih dalam tahapan penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu, bisa diadili oleh PTUN. "Jadi kalau ada anggapan sengketa pilkada hanya diadili di MK itu tidak benar," tegasnya. Menurut dia, MK berwenang mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada.
Belum Terima
Sementara itu, komisioner KPU Mesuji Junaidi pun menyatakan belum menerima pemberitahuan. Ia menuturkan, pihaknya hanya menunggu saja pemberitahuan dari PTTUN.
"Saya tidak bisa komentar karena belum lihat putusannya. Nanti setelah dapat salinan putusan, kami konsultasi dulu dengan KPU provinsi," ujarnya. Setelah itu, terus dia, pihaknya baru bisa menentukan akan mengambil langkah seperti apa menyikapi putusan PTTUN.
Kuasa hukum Khamamik-Ismail, Ahmad Handoko mengatakan, pihaknya belum menerima putusan PTTUN tersebut. "Saya malah aneh kok malah pihak yang tidak berperkara (pihak Iskandar Maliki) bisa mendapatkan salinan putusan PTTUN," ujarnya.
Handoko mengutarakan, secara prosedural, jika memang PTTUN sudah mengeluarkan putusan, seharusnya pihak-pihak yang berperkara yang mendapatkan salinan putusan terlebih dahulu. "Terus terang saja ini janggal," ucapnya.
Handoko mengungkapkan, jika pun memang benar putusan PTTUN menguatkan putusan PTUN Bandar Lampung, tidak bisa membatalkan pelantikan Khamamik-Ismail. Menurutnya, putusan tersebut belum bersifat incraht sehingga tidak bisa dieksekusi.
"Kalau memang benar sudah keluar putusan dan menguatkan putusan PTUN maka kami akan tempuh upaya kasasi ke MA dan kalau masih sama putusannya kami akan ajukan peninjauan kembali (PK)," imbuhnya.
Tidak hanya belum bersifat sebagai kekuatan hukum tetap, Handoko menuturkan, putusan PTUN tidak menghalangi putusan keputusan KPU. Ia menuturkan hal tersebut diatur di dalam pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
DI dalam pasal itu disebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. (tribun)
