Register 22 Pringsewu Berpotensi Konflik Agraria
Pringsewu - Kawasan hutan register 22 di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung memiliki potensi konflik apabila pemerintah tidak segera menyelesaikan sengketa lahan yang merugikan petani di daerah itu.
Munculnya surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian kawasan hutan lindung kelompok Way Waya register 22, seluas 175 hektare yang terletak di wilayah Kecamatan Pagelaran sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsinya sebagai hutan lindung.
Sekertaris Umum Dewan Pengurus SERTANI, Agustinus Triana, di Pringsewu, Selasa (27/12) mengatakan, pembentukan tim khusus harus segera dilakukan agar dapat meminimalisasi terjadinya konflik agraria yang melibatkan masyarakat khususnya petani di Pekon Madaraya, Neglasari, Sumberbandung Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
"Upaya pembentukan timsus sebagai tindak lanjut dari proses tuntutan para petani kepada Menteri Kehutanan RI yang meminta supaya SK MENHUT nomor 742 dimaksud supaya dibatalkan/dicabut kembali karena pengeluaran sk tersebut diduga terjadi penipuan kepada mereka," kata dia.
"Terbitnya SK tersebut juga sudah menimbulkan kerugian-kerugian material serta kecemasan spiritual di kalangan kaum tani dan sebagai bukti nyata adanya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap warga negara Indonesia," ujarnya menambahkan.
Selain itu, ia melanjutkan, kalau pihak Kementerian Kehutanan menyatakan siap mencabut dan membatalkan SK MENHUT Nomor 742 itu, bila memang ada kekuatan hukum resmi baik dari Pengadilan Tata Usaha Negri (PTUN) atau Pengadilan Negeri akan segera dilkakukan.
Ia menyatakan, kalau proses kompensasi terhadap lahan seluas 175 hektare dan terbitnya SK dimaksud, tidak clear and clean tidak selesai maka upaya hukum akan dilakukan untuk membantu masyarakat di daerah itu.
"Kami minta, eksekutif bisa segera membentuk timsus penanganan sengketa lahan ini dan melihat permasalahan yang ada dengan utuh," kata dia mengharapkan.
Selain itu, ia menambahkan, pihak eksekutif juga harus bisa membuat semacam surat rekomendasi guna memperkuat proses pencabutan SK tersebut.
Sementara, Bupati Pringsewu H Sujadi, mengatakan, pihaknya sudah merapatkan dan mulai mengumpulkan seluruh informasi baik lisan dan tertulis terkait lahan permasalahan di kawasan register 22.
"Pengumpulan data informasi ini akan ada hasil rekomendasinya dan solusi terbaik sehingga tidak terjadi konflik seperti di tempat lain," kata dia.
Ia melanjutkan, mengenai pembentukan tim khusus bagimana efektifitasnya kalau dilihat efektif tidak perlu dibentuk dan secara teknis akan dipertimbangkan.
"Saya juga meminta kepada masyarakat jangan sampai terprovokasi dan tenang dalam menghadapi kesehariannya sehingga tidak terjadi konflik karena semua masih bisa dibicarakan dengan mencari cara terbaik," ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Hakim, mengatakan pihak pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan korban sengketa lahan di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
"Bagaimanapun juga warga di lokasi sengketa tersebut merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak dasar atau penghidupan yang layak," kata dia, pada jumpa pers di rumah makan Kampung Bamboe di Bandarlampung.
Menurutnya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi bahkan pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang baik terhadap masyarakat atau korban sengketa lahan di Kabupaten Mesuji. (Ant)
Munculnya surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian kawasan hutan lindung kelompok Way Waya register 22, seluas 175 hektare yang terletak di wilayah Kecamatan Pagelaran sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsinya sebagai hutan lindung.
Sekertaris Umum Dewan Pengurus SERTANI, Agustinus Triana, di Pringsewu, Selasa (27/12) mengatakan, pembentukan tim khusus harus segera dilakukan agar dapat meminimalisasi terjadinya konflik agraria yang melibatkan masyarakat khususnya petani di Pekon Madaraya, Neglasari, Sumberbandung Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
"Upaya pembentukan timsus sebagai tindak lanjut dari proses tuntutan para petani kepada Menteri Kehutanan RI yang meminta supaya SK MENHUT nomor 742 dimaksud supaya dibatalkan/dicabut kembali karena pengeluaran sk tersebut diduga terjadi penipuan kepada mereka," kata dia.
"Terbitnya SK tersebut juga sudah menimbulkan kerugian-kerugian material serta kecemasan spiritual di kalangan kaum tani dan sebagai bukti nyata adanya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap warga negara Indonesia," ujarnya menambahkan.
Selain itu, ia melanjutkan, kalau pihak Kementerian Kehutanan menyatakan siap mencabut dan membatalkan SK MENHUT Nomor 742 itu, bila memang ada kekuatan hukum resmi baik dari Pengadilan Tata Usaha Negri (PTUN) atau Pengadilan Negeri akan segera dilkakukan.
Ia menyatakan, kalau proses kompensasi terhadap lahan seluas 175 hektare dan terbitnya SK dimaksud, tidak clear and clean tidak selesai maka upaya hukum akan dilakukan untuk membantu masyarakat di daerah itu.
"Kami minta, eksekutif bisa segera membentuk timsus penanganan sengketa lahan ini dan melihat permasalahan yang ada dengan utuh," kata dia mengharapkan.
Selain itu, ia menambahkan, pihak eksekutif juga harus bisa membuat semacam surat rekomendasi guna memperkuat proses pencabutan SK tersebut.
Sementara, Bupati Pringsewu H Sujadi, mengatakan, pihaknya sudah merapatkan dan mulai mengumpulkan seluruh informasi baik lisan dan tertulis terkait lahan permasalahan di kawasan register 22.
"Pengumpulan data informasi ini akan ada hasil rekomendasinya dan solusi terbaik sehingga tidak terjadi konflik seperti di tempat lain," kata dia.
Ia melanjutkan, mengenai pembentukan tim khusus bagimana efektifitasnya kalau dilihat efektif tidak perlu dibentuk dan secara teknis akan dipertimbangkan.
"Saya juga meminta kepada masyarakat jangan sampai terprovokasi dan tenang dalam menghadapi kesehariannya sehingga tidak terjadi konflik karena semua masih bisa dibicarakan dengan mencari cara terbaik," ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Hakim, mengatakan pihak pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan korban sengketa lahan di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
"Bagaimanapun juga warga di lokasi sengketa tersebut merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak dasar atau penghidupan yang layak," kata dia, pada jumpa pers di rumah makan Kampung Bamboe di Bandarlampung.
Menurutnya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi bahkan pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang baik terhadap masyarakat atau korban sengketa lahan di Kabupaten Mesuji. (Ant)
