Empat Raperda Pringsewu Disahkan
PRINGSEWU - Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Pringsewu memerlukan banyak aturan guna menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah, yakni produk hukum bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan representasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah membuat persetujuan bersama dengan DPRD melalui Badan Legislasi. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pringsewu yang akan dibahas pada tahun ini berjumlah 32 buah, yang tentu saja seluruhnya adalah demi kepentingan dan kesejahteraan Kabupaten Pringsewu,
Hal tersebut disampaikan Bupati Pringsewu Sujadi saat rapat papripurna pengesahan 4 Ranperda menjadi Perda serta penandatanganan kesepakatan bersama Program Legislasi Daerah (Prolegda) di gedung DPRD Pringsewu, Senin (13/2).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa dan Wakil Ketua FX Siman dan Stiyono serta dihadiri Sekda Pringsewu Idrus Effendi dan jajaran Pemkab Pringsewu serta jajaran fokorpimda tersebut, Bupati Sujadi didampingi Wakil Bupati Handitya NSZP mengatakan iRanperda yang telah disampaikan kepada DPRD dan telah dibahas adalah sebanyak Empat Ranperda, yakni Penyertaan Modal pada Bank Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Bangunan Gedung, serta Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung.
"Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal merupakan amanat ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan baik Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah atau Perusahaan Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Lampung yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dapat memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada akhirnya akan menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah," katanya.
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025, lanjut bupati, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Ranperda ini diharapkan dapat dijadikan pedoman/landasan kegiatan pembangunan Kabupaten Pringsewu selama kurun waktu 13 tahun kedepan. Hal ini dikarenakan RPJP telah ditetapkan sejak tahun 2005 dan akan berakhir tahun 2025, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.
"Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu dan agar bangunan gedung dapat menjamin
keselamatan penghuni dan lingkungannya, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung," ujarnya.
Dikatakan lebih lanjut oleh Sujadi, Ranperda tentang Pembentukan PDAM Way Sekampung merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
"Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan ini bersifat pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dan harus mendapatkan prioritas utama," pungkasnya. (isn)
