Polri Tolak Pelaporan Produk Jurnalistik
JAKARTA - Ini kabar baik bagi awak media. Tak perlu khawatir menghadapi laporan pidana terkait produk jurnalistiknya. Sebab, Polri akan menolak menerima laporan jika masih terkait kode etik pers.
Kesepahaman ini akan dituangkan dalam MoU yang ditandatangani di Jambi besok (9/2) dalam peringatan Hari Pers Nasional. ’’Kita sinergikan dengan Dewan Pers. Ada prinsip-prinsip yang sama-sama kita pegang. Misalnya ya soal pelaporan terkait pemberitaan itu,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution.
Selama ini, masyarakat masih sering melaporkan pemberitaan yang dinilai negatif ke polisi. Padahal, sengketa itu bisa dimediasi di Dewan Pers. Contoh yang terbaru adalah laporan Aburizal Bakrie terhadap komentar Ramadhan Pohan di media online Jawa Pos National News Network (JPNN).
Aburizal melapor dengan sangkaan pasal pencemaran nama baik. Namun, pada akhirnya, laporan itu dicabut karena ada permintaan maaf dari Ramadhan Pohan.
Saud menjelaskan, nantinya polisi memang tak akan serta-merta menolak sebuah laporan terkait delik pers. ’’Akan kami komunikasikan dahulu dengan Dewan Pers, apakah ini bisa masuk pidana atau bisa melalui mediasi Dewan Pers,’’ ujar mantan Kadensus 88 Mabes Polri tersebut.
Dia berharap setelah ada nota kesepahaman ini, masyarakat dan media bisa paham posisi polisi. ’’Namun jika wartawan melaporkan pelecehan, tetap akan diproses. Kami ingin rekan-rekan pers bisa paham, tidak ada kriminalisasi pers, atau warga juga paham polisi kenapa tidak menyidik sebuah laporan terkait berita,” paparnya.
Nantinya, Dewan Pers juga hanya akan memfasilitasi pelanggaran oleh wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Tetapi jika pelanggaran hukum yang dilakukan wartawan bukan dalam menjalankan tugas jurnalistik, seperti melakukan tindak pidana kriminal, maka itu di luar tugas yang akan difasilitasi Dewan Pers.
’’Kalau ada wartawan pakai narkoba atau terlibat tindak pidana, ya tetap kita tindak. Tidak bisa mentang-mentang punya kartu pers boleh seenaknya juga,’’ katanya.
Dalam kesepahaman itu juga diatur jika seorang wartawan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kaitan suatu peristiwa pidana, harus didampingi perwakilan Dewan Pers. ’’Edisi lengkapnya besok di Jambi ya,” ujar Saud. (rdr)
