RAPBD Pesawaran Tidak Ada Penanggung Jawabnya

Bupati Pesawaran Aris Sandi Dharma Putera

PESAWARAN - Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Pesawaran (FKLMP) menyoal berkas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pesawaran. Pasalnya, dalam berkas itu tidak ada penanggungjawabnya. "Tidak ada tanda tangan panitia anggaran dari eksekutif, dan cap basah. Begitu juga dengan kepala  satker tidak tanda tangan," ujar koordinator FKLMP Saprudin Tanjung, Selasa (7/2/2012) kepada eksekutif dan legislatif.

Saat itu Tanjung, sapaan akrab Saprudin Tanjung menjadi salah satu wakil dari ratusan pengunjuk rasa yang melakukan aksi damai ke DPRD Pesawaran.Tanjung menilai, tidak adanya penanggung jawab dalam RAPBD itu menjadi wajar jika beberapa anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Pesawaran tidak membahasnya.(Dik)

Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Pesawaran (FKLMP) soroti anggaran asbak sebesar Rp 10 juta per asbak. Menurut Koordinator FKLMP, tidak hanya asbak,  banyak anggaran dalam RAPBD tersebut yang sifatnya tidak berpihak. Apa lagi, asbak tersebut dianggarkan sampai enam buah."Asbak Rp 10 juta itu, saya rasa milik raja timur tengah sana, tolong revisi ini," ungkapnya, Selasa (7/2) kepada eksekutif dan legislatif Kabupaten Pesawaran

Hadir dalam audiensi tersebut unsur pimpinan DPRD Pesawaran dan Asisten II Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Fredy menepis adanya anggaran per asbak senilai Rp 10 juta. “Asbak Rp 10 juta itu tidak saya temukan, tapi jika untuk asbak Rp 100 ribu itu wajar-wajar saja,” tukasnya, Selasa (7/2). Saat itu, Fredy bersama unsur pimpinan DPRD Pesawaran dan anggota badan anggaran (Banang) menerima audiensi pengunjuk rasa dari Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Pesawaran (FKLMP) di ruang rapat paripurna legislatif.

Sementara Ketua DPRD Toto Sumirat mengaku pembahasan RAPBD di tingkat banang tersebut belum sampai ke asbak. Sehingga dia merasa tidak tahu. Dalam aksinya FKLMP menyoroti rencana anggaran kerja (RKA) yang dinilai tidak berpihak ke masyarakat, salah satunya asbak sebesar Rp 10 juta per asbak.Sementara asbak yang rencana dibeli ada enam. Menurut Koordinator FKLMP, tidak hanya asbak,  banyak anggaran dalam RAPBD tersebut yang sifatnya tidak berpihak. Apa lagi, asbak tersebut dianggarkan sampai enam buah.

Pernyataan Asiten II Pemerintah Kabupaten Pesawaran Fredy, soal tidak adanya anggaran per asbak Rp 10 juta,  tidak dapat meyakinkan pengunjuk rasa. Pasalnya berkas RAPBD yang diserahkan ke legislati itu dinilai tidak melalui prosedur administrasi.Sebab, tambah Tanjung, beberapa tidak ditandatangani tim anggaran eksekutif. Sehingga dia menganggap, Asisten II tidak mengetahu adanya anggaran asbak Rp 10 juta itu lantaran tidak tanda tangan. Menurut Tanjung, atas dasar itulah sehingga beberapa anggota Banang enggan membahas RAPBD tersebut.

Anggaran per asbak Rp 10 juta  ini mencuat, begitu diungkapkan oleh anggota Banang DPRD Pesawaran Nasir, Selasa (24/1) lalu.Ketika itu dia menolak untuk menandatangani kesepakatan agar secepatnya mengesahkan RAPBD dari pengunjuk rasa Aliansi Masyarakat Peduli Pesawaran (AMPP). Sebab dia  enggan ditekan dalam melakukan pembahasan RAPBD.Karena menurut Nasir, banyak yang mesti dikoreksi dari setiap RKA yang diajukan. Untuk memilah skala prioritas rencana anggaran yang diajukan. "Contohnya, anggaran untuk pembelian satu asbak seharga Rp 10 juta. Kalau kami tidak bahas, lewat hal-hal yang seperti itu," tukasnya.

Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Pesawaran (FKLMP) meminta agar eksekutif merombak RAPBD, mengesampingkan rencana anggaran kerja yang dinilai tidak berpihak dengan rakyat, untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Selain itu, membenarkan prosedur administrasinya.Koordinator FKLMP Saprudin Tanjung menekankan kepada Ketua DPRD Pesawaran Toto Sumirat agar bisa menyatukan persepsi anggota Banang yang selama ini terpecah. "Jika pak Toto tidak bisa menyatukan persepsi teman-teman lebih baik mundur," tukasnya.

Alhasil eksekutif dan legislatif sepakat untuk melakukan pembahasan dengan RAPBD telah dirombak dan diperbaiki pada Senin pekan depan. "Siap membahas, apapun yang menjadi kewajiban administrasi akan kami lakukan," tukas Asisten II Pemerintah Kabupaten Pesawaran Fredy. (trb)