Warga Tuntut 'Gulaku' Ukur Ulang HGU
TULANGBAWANG - Aksi demonstrasi warga yang mengatasnamakan masyarakat Adat Megou Pak Tulangbawang hingga Selasa (07/02/12) masih berlangsung. Seratusan warga yang terlibat dalam aksi itu masih bertahan di depan portal masuk ke kawasan PT Sugar Group Companies (SGC) yang memproduksi gula putih merek 'Gulaku' itu.
Mereka bertahan dengan duduk di bawah tenda darurat yang terbuat dari terpal berukuran sekitar 6x12 meter, dibentangkan di depan gerbang masuk ke kawasan SGC. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pihak perusahaan melakukan pengukuran ulang HGU PT SGC, yang diklaim sebagian terdapat tanah ulayat adat warga.
Sebelumnya, DPRD bersama Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini mengambil sikap, terkait desakan warga soal pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) di PT SGC. Di hadapan warga yang berasal dari Gunungtapa, Dente Teladas dan Menggala itu, Bupati menegaskan Pemkab Tuba akan mengakomodir keinginan warga. Mance, sapaan akrab Abdurrachman Sarbini, mengungkapkan pihaknya bersama DPRD sepakat untuk memanggil perusahaan yang diklaim warga telah melanggar hak ulayat warga.Rencananya, pihak perusahaan tersebut akan dipanggil DPRD Tuba.
“Bupati dan DPRD akan berada di belakang rakyat,” tegas Mance, saat beraudiensi dengan perwakilan warga dikantor Bupati Tuba, Selasa (31/01/12) lalu. Mance mengutarakan, dirinya juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI terkait desakan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang dimaksudkan warga. “Surat itu sifatnya mendesak BPN agar mengukur ulang HGU. Pencabutan HGU adalah wewenang Bupati, saya juga sudah mengeluarkan pencabutan izin PT Sugar Group Companies
(SGC)," katanya.
Aksi warga yang mengatasnamakan lembaga Megou Pak Tulangbawang itu digelar untuk menuntut pengukuran ulang lahan yang masuk dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan diwilayah itu.Salah satunya, HGU milik perusahaan gula nasional, Sugar Group Companies (SGC) seluas 7000 hektar yang diklaim milik masyarakat dan belum diganti rugi oleh perusahaan. Bahkan massa bersikukuh untuk bertemu dan berdialog langsung dengan ketua DPRD Winarti. Wakil ketua I DPRD Syarnubi mencoba berdialog, namun massa menolak. Mereka tetap menginginkan agar bertemu langsung dengan ketua DPRD Winarti yang saat itu masih berada di Bandar Lampung. Aksi unjuk rasa kembali berlangsung, Senin (06/02/2012). Bahkan mereka mendirikan tenda tepat di depan portal masuk ke areal PT SGC.
Sementara, Manajer Administrasi PT Sugar Group Companies (SGC) Heru Sapto mengutarakan, HGU yang dimiliki perusahaan merupakan produk hukum yang bersifat final yang dilindungi hukum. Hal itu dinyatakan Heru menanggapi desakan warga untuk ukur ulang sejumlah perusahaan di Tulangbawang, yang salah satunya menyangkut HGU PT SGC yang merupakan perusahaan gula nasional."Negara kita adalah negara hukum, jangan menggunakan cara-cara premanisme yang melanggar hukum," tegas Heru,Selasa (31/01/12).
Heru Sapto mengatakan, secara prinsip lahan yang dituntut warga tersebut tidak ada masalah."Sebenarnya tidak ada masalah tanah yang prinsip di SGC. Sekali lagi, HGU merupakan produk hukum yang mesti dihormati oleh semua pihak," terang Heru, melalui pesan singkat, Senin (06/02/12) petang. Dia mengatakan, HGU tersebut terbit setelah melalui proses panjang dan cermat, termasuk ganti rugi lahan secara tuntas yang dilakukan perusahaan kepada warga. Menurut dia, untuk ukur ulang HGU tidak sembarangan dilakukan. "Hal itu (pengukuran ulang) bisa dilakukan karena dua hal, yakni atas permintaan perusahaan dan berdasarkan keputusan pengadilan yang memerintahkan untuk ukur ulang," tegasnya. Dia meminta kepada semua pihak agar dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan iklim investasi kondusif di Tulangbawang."Investasi itu memerlukan keamanan dan perlindungan hukum," katanya.
Aparat kepolisian menerjunkan 300 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar massa yang mengatasnamakan masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang, Senin (06/02/12). Personel keamanan yang diterjunkan itu merupakan gabungan dari pasukan antihuru hara dari Polres Tulangbawang dan Satuan Brimob Subden III Pelopor, Tulangbawang.Aparat kepolisian Resort Tulangbawang juga menerjunkan satu unit mobil water canon yang di siagakan tepat didepan gardu portal masuk ke areal PT Sugar Group Companies.
Dari pantauan, pengamanan aksi unjuk rasa massa yang menuntut pengukuran ulang HGU PT SGC itu tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Pihak SGC yang merupakan perusahaan gula nasional itu juga menerjunkan satuan pengamanan perusahaan yang di siagakan di depan pos jaga masuk ke areal perusahaan.(trb)
Sebelumnya, DPRD bersama Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini mengambil sikap, terkait desakan warga soal pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) di PT SGC. Di hadapan warga yang berasal dari Gunungtapa, Dente Teladas dan Menggala itu, Bupati menegaskan Pemkab Tuba akan mengakomodir keinginan warga. Mance, sapaan akrab Abdurrachman Sarbini, mengungkapkan pihaknya bersama DPRD sepakat untuk memanggil perusahaan yang diklaim warga telah melanggar hak ulayat warga.Rencananya, pihak perusahaan tersebut akan dipanggil DPRD Tuba.
“Bupati dan DPRD akan berada di belakang rakyat,” tegas Mance, saat beraudiensi dengan perwakilan warga dikantor Bupati Tuba, Selasa (31/01/12) lalu. Mance mengutarakan, dirinya juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI terkait desakan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang dimaksudkan warga. “Surat itu sifatnya mendesak BPN agar mengukur ulang HGU. Pencabutan HGU adalah wewenang Bupati, saya juga sudah mengeluarkan pencabutan izin PT Sugar Group Companies
(SGC)," katanya.
Aksi warga yang mengatasnamakan lembaga Megou Pak Tulangbawang itu digelar untuk menuntut pengukuran ulang lahan yang masuk dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan diwilayah itu.Salah satunya, HGU milik perusahaan gula nasional, Sugar Group Companies (SGC) seluas 7000 hektar yang diklaim milik masyarakat dan belum diganti rugi oleh perusahaan. Bahkan massa bersikukuh untuk bertemu dan berdialog langsung dengan ketua DPRD Winarti. Wakil ketua I DPRD Syarnubi mencoba berdialog, namun massa menolak. Mereka tetap menginginkan agar bertemu langsung dengan ketua DPRD Winarti yang saat itu masih berada di Bandar Lampung. Aksi unjuk rasa kembali berlangsung, Senin (06/02/2012). Bahkan mereka mendirikan tenda tepat di depan portal masuk ke areal PT SGC.
Sementara, Manajer Administrasi PT Sugar Group Companies (SGC) Heru Sapto mengutarakan, HGU yang dimiliki perusahaan merupakan produk hukum yang bersifat final yang dilindungi hukum. Hal itu dinyatakan Heru menanggapi desakan warga untuk ukur ulang sejumlah perusahaan di Tulangbawang, yang salah satunya menyangkut HGU PT SGC yang merupakan perusahaan gula nasional."Negara kita adalah negara hukum, jangan menggunakan cara-cara premanisme yang melanggar hukum," tegas Heru,Selasa (31/01/12).
Heru Sapto mengatakan, secara prinsip lahan yang dituntut warga tersebut tidak ada masalah."Sebenarnya tidak ada masalah tanah yang prinsip di SGC. Sekali lagi, HGU merupakan produk hukum yang mesti dihormati oleh semua pihak," terang Heru, melalui pesan singkat, Senin (06/02/12) petang. Dia mengatakan, HGU tersebut terbit setelah melalui proses panjang dan cermat, termasuk ganti rugi lahan secara tuntas yang dilakukan perusahaan kepada warga. Menurut dia, untuk ukur ulang HGU tidak sembarangan dilakukan. "Hal itu (pengukuran ulang) bisa dilakukan karena dua hal, yakni atas permintaan perusahaan dan berdasarkan keputusan pengadilan yang memerintahkan untuk ukur ulang," tegasnya. Dia meminta kepada semua pihak agar dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan iklim investasi kondusif di Tulangbawang."Investasi itu memerlukan keamanan dan perlindungan hukum," katanya.
Aparat kepolisian menerjunkan 300 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar massa yang mengatasnamakan masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang, Senin (06/02/12). Personel keamanan yang diterjunkan itu merupakan gabungan dari pasukan antihuru hara dari Polres Tulangbawang dan Satuan Brimob Subden III Pelopor, Tulangbawang.Aparat kepolisian Resort Tulangbawang juga menerjunkan satu unit mobil water canon yang di siagakan tepat didepan gardu portal masuk ke areal PT Sugar Group Companies.
Dari pantauan, pengamanan aksi unjuk rasa massa yang menuntut pengukuran ulang HGU PT SGC itu tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Pihak SGC yang merupakan perusahaan gula nasional itu juga menerjunkan satuan pengamanan perusahaan yang di siagakan di depan pos jaga masuk ke areal perusahaan.(trb)
